Pemerintah Harus Perhatikan Proses Recovery Bencana Tsunami

07-02-2019 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Adang Sudrajat Foto : Erman/mr

 

Anggota Komisi IX DPR RI Adang Sudrajat mencatat beberapa hal yang harus diperhatikan baik itu oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkait proses recovery pasca bencana tsunami Selat Sunda. Dari sisi penanganan bencana, Adang menilai Pandeglang cukup diuntungkan dengan jarak kedekatan dengan ibukota, sehingga respon dari pemerintah pusat cukup cepat.

 

Dengan dengan adanya respon yang cepat untuk tanggap darurat terhadap bencana ini dan saya kira penanganan cukup baik, tinggal pada proses recovery. Ada beberapa hal yang perlu segera menjadi perhatian pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah," kata Adang kepada Parlementaria setelah pertemuan dengan Bupati Pandeglang beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pandeglang, Banten (06/2/2019)

 

Yang pertama menurut Adang adalah tentang fasilitas kesehatan yang terkena dampak tsunami. Dimana terdapat tiga puskesmas yang harus segera direlokasi agar menjauh dari garis pantai. Ketiga puskesmas tersebut yaitu Puskesmas Carita, Panimbang dan Sumur.

 

"Kedua tentu saja rumah hunian sementara (huntara). Huntara yang sudah ada kelihatannya belum memadai karena masih dibutuhkan banyak dan ini saya kira harus secepat mungkin diselesaikan karena menjadi bagian dari upaya recovery," tambah Adang.

 

Terakhir, menurut legislator fraksi PKS ini yang menjadi PR bersama adalah jumlah rumah sakit pemerintah yang ada di Pandeglang. Dengan jumlah penduduk sebesar 1,2 juta jiwa, Pandeglang hanya memiliki satu rumah sakit pemerintah dan tidak ada rumah sakit swasta lainnya.

 

"Saat tadi meninjau di lapangan (RSUD Berkah) mulai dari rawat jalan, pendaftaran, ngantri di dokter, ngantri obat, itu sudah sangat crowded dan ini tentu bisa dimengerti. Karena tidak ada rumah sakit penyangga atau rumah sakit pratama yang ada di daerah-daerah yang terjauh dari ibukota kabupaten ini enggak ada," terangnya.

 

Hal ini menurut Adang menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh semua. Ia minta pemerintah pusat dan daerah untuk segera bisa membangun rumah sakit pratama sebagai penyangga agar masyarakat tidak menumpuk di RSUD Berkah.

 

"Para investor perumahsakitan yang swasta itu belum tertarik untuk menanamkan modalnya disini, kalau dengan demikian saya menghimbau agar kita nanti bersama-sama antara komisi IX dan pemerintah pusat untuk memikirkan ini, agar pelayanan dasar dalam hal kesehatan ini bisa diberikan dengan sebaik-baiknya untuk masyarakat Pandeglang," pungkas politisi dapil Jawa Barat II itu. (es)

BERITA TERKAIT
Virus HMPV Ditemukan di Indonesia, Komisi IX Minta Masyarakat Tak Panik
10-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengapresiasi langkah cepat Kementerian Kesehatan terkait ditemukannya virus Human...
Dukung MBG, Kurniasih: Sudah Ada Ekosistem dan Ahli Gizi yang Mendampingi
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati, menyatakan dukungannya terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Nurhadi Tegaskan Perlunya Pengawasan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Dukung Program MBG, Legislator Tekankan Pentingnya Keberlanjutan dan Pengawasan
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah secara resmi meluncurkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari 2025 di 26 provinsi. Program...